Ketamakan adalah Banjir Jakarta yang Sesungguhnya

ASAL USUL

Publik

Ariel Heryanto

Tidak ada yang dikejutkan oleh banjir besar di Jakarta minggu lalu.
Penduduk Jakarta menderita, tetapi tabah menanggung derita itu.
Bergotong-royong mereka mengatasi akibat bencana. Apakah masalah
dapat dianggap selesai di situ? Berakhir dengan ketabahan menderita
yang berlanjut?

Semua maklum bencana itu bukan kecelakaan alam, apalagi takdir.
Semua maklum sebuah kota mirip sebuah rumah, atau tubuh. Dia
memberikan yang terbaik kepada kita apabila kita memberikan yang
terbaik padanya. Juga sebaliknya. Hukum timbal balik ini melibatkan
kesadaran dan pilihan tindakan manusia. Bencana itu bisa
dihindarkan, ditunda, dilenyapkan. Atau diteruskan dan diperburuk.

Bukan tak ada orang Jakarta yang bertekad memperbaiki keadaan. Akan
tetapi, kesadaran dan tekad mereka tidak berdaya menghindarkan
bencana Februari 2007. Apa yang kurang?

Pernah ada komentar di Republik Indonesia tidak ada yang namanya
publik. Saya menduga, maksudnya tidak ada tradisi kuat mengakui dan
menghormati pergaulan bersama secara beradab di antara orang yang
tidak saling kenal di muka umum tanpa memedulikan latar belakang
satu sama lain. Orang bisa sangat peduli pada lingkungan hidupnya,
tetapi sebatas rumah sendiri. Atau sejauh menyangkut kepentingan
keluarga sendiri, teman sekerja, rekan seagama, separtai politik,
atau sesuku.

Orang Jakarta sudah belajar peduli lingkungan hidup. Kelas
menengahnya suka bersolek dan peduli gaya hidup sehat. Namun,
lingkungan hidup itu hanya bergeming sebatas ruang pribadi. Sehari-
hari mereka tidak membuang sampah di rumah atau kantor sendiri. Di
rumah sendiri mereka merawat kebun dengan kasih sayang dan biaya
besar.

Di negeri ini orang bisa menjadi diktator keji atau koruptor bejat
dalam profesi sehari-hari. Namun, di wilayah pribadi, mereka menjadi
suami, ayah, atau kakek yang sangat santun dan penuh kasih sayang
kepada sanak keluarga dan kerabat. Bahkan, secara pribadi, mereka
rajin beribadah agama.

Bagi mereka, apa pun yang ada di luar ruang pribadi bukan urusan
mereka. Di situ hanya ada yang serba menjengkelkan, bahkan
mengancam. Ada kerumunan pencopet, pengemis, pengamen, orang kafir
yang mengobral pornografi, debu, kuman flu burung, penggusuran,
razia petugas negara atau preman, dan kemacetan lalu lintas. Maka,
mereka memasang pagar tinggi dan dijaga petugas satpam atau anjing
galak.

Ini nyaris bertolak belakang dengan yang tampak di sejumlah negeri
yang sekuler, kapitalistik, dan liberal. Resminya, di sana
kepentingan dan hak pribadi dihormati tinggi-tinggi. Akan tetapi,
nyatanya ruang publik mereka bisa menjadi suaka yang menyejukkan dan
melindungi bagi kaum rentan, tertekan, dan menderita.

Banyak rumah pribadi kelas menengah tidak berpagar sama sekali.
Ruang publik menyediakan taman yang jauh lebih nyaman ketimbang
kebun di rumah pribadi kelas menengah. Di ruang publik tersedia
gratis pertolongan kesehatan, informasi, dan hiburan dengan skala
dan kualitas mengungguli kemampuan pribadi.

Tanpa ada undang-undang pornografi, anak-anak dan wanita merasa aman
berjalan sendirian. Bukannya tak ada sampah di buang sembarangan.
Namun, berkali-kali saya saksikan, di sana orang memungut sampah
yang dibuang sembarangan oleh orang lain dan memasukkannya ke tempat
sampah. Mereka mencintai ruang publik itu sebagai milik bersama.

Dalam bentuk dan wajah berbeda, ruang publik juga dapat ditemui di
negeri-negeri sosialistik dan komunis. Juga di banyak kota kecil dan
desa Nusantara. Di sana ruang pribadi tidak pernah terpuji walau
dalam kenyataannya selalu ada dan belakangan mulai membesar.

Di negeri kita semboyan "kepentingan bersama" dipidatokan, tetapi
hidup kita terkotak-kotak dalam ruang pribadi, suku, jender, atau
agama. Ada yang ruang pribadinya beratus-ratus hektar secara harfiah
mau pun kiasan. Lebih banyak yang sempit berimpitan. Namun, untuk
semua berlaku hukum "elu-elu, gue-gue".

Walau milik bersama, ruang publik menjadi tanggung jawab sebuah
organisasi yang dinamakan "negara". Celakanya, dalam Republik tanpa
publik, yang ada bukan negara, tetapi pejabat negara. Seperti warga
sipil, para pejabat ini tidak mengenal "ruang publik". Bagi mereka,
lembaga negara merupakan bagian dari "wilayah pribadi" pejabat.

Maka, kas negara, rumah dan mobil dinas dinikmati bersama anggota
keluarga, kerabat, tetangga, menantu, sobat dekat, pacar gelap, atau
bini ke dua belas. Untuk menjamin kebebasan mereka menikmati semua
itu, ada undang-undang rahasia informasi. Maka, pejabat dan
pengusaha Indonesia termasuk daftar orang terkaya di dunia.
Sementara jutaan penduduknya kelaparan dan kas negara sekarat
tertimpa beban utang.

Banjir di Jakarta hanya sekeping pertanda. Bencana terbesar di
Jakarta bukan banjir, tetapi ketamakan pribadi. Bukan krisis air
bersih, tetapi ruang publik yang beradab.